Translate

Petunjuk Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Di bawah ini merupakan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Anda bisa membacanya dan juga memahaminya.

DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI
Menimbang Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Agama
Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah '-laji danUmrah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur JenderalBimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji tentangPerubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2.Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3.Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tenting UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002;
4.Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
5.Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Departemen Agama;
6.Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002, tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun2003;
7.Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentangPokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor WilayahDepartemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen AgamaKabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen .AgamaProvinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
1
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI NOMOR
D/377 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu :
1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut
"Pasal 1
1. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji;
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Penyelenggaraan Haji;
4. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi;
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Departemen
Agama P rovinsi d an Konsulat J enderal R epublik I ndonesia d i J eddah yang
ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan haji;
7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota;
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
urusan haji;
9. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten
/Kota;
10. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)
adalah Bank yang ditunjuk Menteri untuk menerima setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang tersambung dengan Sistem
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama;
11. Paspor haji adalah dokumen resmi perjalanan yang harus dimiliki oleh setiap
jemaah haji;
2
12. Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PINK) adalah Penyelenggara Ibadah
Umrah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan
ibadah haji khusus;
13. Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang
harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji;
14. Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH) adalah lembaga Sosial Keagamaan
yang telah mendapat izin pemerintah untuk melaksanakan bimbingan haji
terhadap calon jemaah/jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi;
15. Umrah adalah penyelenggaraan umrah yang dilaksanakan di luar musim haji;
16. Peserta Umrah adalah warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah
umrah;
17. Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) adalah Biro Perjalanan
Wisata dan/atau organisasi/Lembaga Sosial Keagamaan Islam, yang
ditetapkan sebagai penyelenggara oleh Direktur Jenderal;
18. Asrama Haji adalah gedung/bangunan yang dipergunakan sebagai
akomodasi bagi jemaah haji di tanah air;
19. Pengelolaan asrama haji adalah*semua kegiatan yang meliputi perericanaan,
pengamanan, pemeliharaan, dan pendayagunaan secara optimal tanah dan
bangunan serta sarana, prasarana dan fasilitas yang menunjang fungsi
asrama haji untuk pelayanan operasional haji dan diluar musim haji;
20. Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) adalah Badan yang mengelola asrama
haji embarkasi dan/atau transit;
21. Asrama Haji Embarkasi adalah tempat penyelenggaraan dan pengaturan
kegiatan pelayanan pengasramaan pada waktu pemberangkatan dan
pemulangan jemaah haji yang berada di kota pelabuhan embarkasi;
22. Asrama Haji Transit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan calon
jemaah/jemaah haji untuk kesiapan pemberangkatan/pemulangan dari
daerah asal ke asrama embarkasi/sebaliknya;
23. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan terhadap calon jemaah haji
/jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi;
24. Calon Jemaah Haji adalah orang Islam yang telah mendaftarkan diri secara
resmi pada Departemen Agama untuk melaksanakan ibadah haji;
25. Kloter adalah singkatan dari kelompok terbang, yaitu kelompok jemaah haji
dalam satu penerbangan/pesawat haji;
26. Ketua Kloter adalah pemimpin kelompok terbang pada setiap penerbangan
haji;
27. Pembimbing Ibadah Haji adalah orang yang menguasai pengetahuan
manasik haji dan/atau yang telah mengikuti orientasi pembimbingan calon
jemaah haji yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal dan ditugaskan
untuk membimbing calon jemaah haji;
28. Petugas Haji adalah petugas yang ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk
memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji
di Indonesia dan di Arab Saudi;
29. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Pusat (PPIH Pusat) adalah panitia yang
berkedudukan di Kantor Departemen Agama Pusat Jakarta yang dibentuk
dan diangkat oleh Menteri untuk mengkoordinasikan pelayanan ibadah haji at
dalam negeri dan Arab Saudi;
30. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi (PPIH Arab Saudi) atau
petugas haji non kioter adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang
berkedudukan d i Arab S audi, d ibentuk d an diangkat o leh D irektur J enderal
atas nama Menteri untuk melaksanakan operasional haji di Arab Saudi;
31. Petugas Operasional yang menyertai jemaah haji (Petugas Kloter) adalah
petugas haji yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri Agama untuk memberikan pelayanan umum, bimbingan ibadah dan
pelayanan kesehatan di Kloter, terdiri dari :
a. Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI).
b. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).
c. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
32. Asuransi jemaah haji adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan
sesuai dengan polls oleh penanggung kepada jemaah haji yang :
a. meninggal dunia;
b. cacat tetap sebagai akibat kecelakaan.
33. Tirkah adalah harta benda peninggalan jemaah yang wafat di Arab Saudi;
34. Diyat adalah d enda p engganti hukum Qisas karena kecelakaan lalu lintas
atau pembunuhan;
35. Ta'limatul Haj adalah peraturan perhajian yang ditetapkan pemerintah
Kerajaan Arab Saudi."
2. Mengubah ketentuan Pasal 13, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 13
(1) Bimbingan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan massal.
(2) Bimbingan perseorangan dilakukan terhadap calon jemaah haji yang
jumlahnya kurang dari 11 (sebelas) orang.
(3) Bimbingan kelompok dilakukan terhadap calon jemaah haji di tingkat
Kecamatan oleh pembimbing ibadah haji.
(4) Kelompok jemaah haji terdiri dari regu (sebelas orang) dan rombongan
(empat regu).
(5) Bimbingan perseorangan dan kelompok dilaksanakan oleh pemerintah, dan
dapat dilakukan oleh Iembaga/dakwah/ormas Islam/Kelompok Bimbingan
Ibadah Haji (KBIH).
(6) Bimbingan massal dilakukan secara massal terhadap calon jemaah haji di
daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh pemerintah.
(7) Bimbingan pemantapan dilakukan kepada calon jemaah haji pada waktu di
asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke Arab Saudi oleh PPIH
Embarkasi."
Mengubah ketentuan Pasal 14, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 14
(1) Metode yang dipergunakan dalam bimbingan meliputi ceramah, tanya jawab,
diskusi, konsultasi, peragaan, sarasehan dan praktek lapangan.
(2) Alat peraga untuk manasik haji terdiri dari : maket perhajian, film haji; Ka'bah
mini, dan boneka peraga berpakaian ihram."
4. Mengubah ketentuan Pasal 17, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 17
(1) Bimbingan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga sosial
keagamaan Islam yang telah mendapat izin sebagai KBIH dari Kantor
Wilayah.
(2) KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai
penyelenggara ibadah haji.
(3) lzin KBIH berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Lembaga
Sosial Keagamaan Islam mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Wilayah setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Berbadan HukumNayasan;
b. Memiliki susunan pengurus;
c. Mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama;
d. Memiliki kantor sekretariat yang tetap;
e. Memiliki pembimbing lbadah haji.
(5) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b tidak dijabat oleh
pegawai Departemen Agama yang masih aktif.
(6) KBIH yang telah memperoleh izin berkewajiban menonjolkan identitas
Nasional dan bukan identitas kelompok/daerah.
(7) Identitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 adalah merah putih."
5. Mengubah ketentuan Pasal 19, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 19
KBIH tidak dibenarkan memungut biaya kecuali biaya bimbingan atas dasar
kesepakatan dengan ketentuan:
1. Tidak memberatkan calon jemaah haji;
2. Penggunaannya harus jelas sesuai dengan program bimbingan di tanah air
dan Arab Saudi;
3. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Departemen Agama."
5
6. Mengubah ketentuan Pasal 20, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
• "Pasal 20
KBIH berkewajiban :
1. Memberikan bimbingan kepada jemaah;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan
perric!finggaraan ibadah haji;
3. Mengkooreii1'..7qikan dan membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji
dengan petugas terkait;
4. Menandatangani surat perjanjian dengan jemaah yang berisi hak dan
kewajiban kedua belah pihak;
5. Menyampaikan daftar calon jemaah haji yang dibimbing kepada Kepala
Kantor Departemen Agama;
6. Melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama."
7. Mengubah ketentuan Pasal 24, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 24
(1) KBIH dapat dikenakan sanksi berupa
a. Peringatan lisan/tertulis apabila melakukan pelanggaran pasal 17 ayat
(2);
b. Pembekuan izin selama-lamanya 2 (dua) tahun operasional apabila
melakukan pelanggaran pasal 17 dan pasal 19;
c. Pencabutan izin apabila melakukan pelanggaran pasal 17 ayat (2), (5),
(6), pasal 19 dan pasal 20.
(2) Untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi
wewenang kepala kantor wilayah."
8. Di antara Pasal 24 dan 25, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 24A, sebagai
berikut :
"Pasal 24A
Pembinaan jemaah pasca haji dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi
sosial keagamaan di daerah.
Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga/organisasi sosial keagamaan
berpedoman kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam
dan Penyelenggaraan Haji.
Kegiatan pembinaan dilakukan melalui ceramah, media cetak, dan elektronik.
6
T 1.4
(4) Kantor wilayah dan kantor Departemen Agama melakukan pembinaan
terhadap lembaga/organisasi sosial keagamaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dengart, berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pembinaan
Lembaga/Organisasi Sosial Keagamaan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas
Islam dan Penyelenggaraan Haji."
9. Mengubah ketentuan Pasal 60, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut
"Pasal 60
(1) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penyelenggara lbadah Haji
Khusus (PIHK) . adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin sebagai
Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah.
(2) Untuk dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. Surat Keputusan sebagai penyelenggara umrah yang masih berlaku;
b. Bukti bahwa penyelenggara telah memberangkatkan jemaah umrah
minimal 2 (dua) tahun dengan jumlah jemaah minimal 200 (dua ratus)
orang yang diketahui oleh Kepala Bidang pada KJRI Jeddah dengan
melampirkan foto copy visa dari Kedutaan Arab Saudi;
c. Bukti telah diakreditasi;
d. Susunan pengurus;
e. Surat keterangan domisili dari Lurah setempat;
f. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) atau garansi bank salah satu bank Pemerintah.
(3) PINK ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama dalam
jangka waktu tiga kali musim haji.
(4) Penetapan kembali sebagai PIHK dapat dipertimbangkan apabila telah
memberangkatkan jemaah haji khusus minimal 150 (seratus lima puluh)
orang selama tiga kali musim haji.
(5) Pengurus lbadah Haji Khusus yang sudah dicabut izinnya dikarenakan
sesuatu hal tidak diperkenankan terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam penyelenggaraan ibadah haji."
10. Mengubah ketentuan Pasal 61, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut
"Pasal 61
(1) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus berhak :
a. Menerima pendaftaran calon jemaah ibadah haji khusus terhitung
setelah ditetapkannya BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
melalui Keputusan Presiden;
b. Menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus berdasarkan
Keputusan Menteri Agama;
c. Menerima buku-buku Bimbingan ibadah;
d. Menerima gelang identitas dan masker.
7
(2) Penyelenggara lbadah Hap Khusus berkewajiban : ipumnp.
a. Mendaftarkan calon jemaah ibadah haji khusus yang menjadi tanggung
jawabnya kepada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah;
b. Melayani calon jemaah haji khusus yang menggunakan paspor haji;
c. Membuat dan menandatangani perjanjian dengan setiap calon
jemaahnya, yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak rangkap
tiga dan menyerahkan satu copy perjanjian itu kepada Direktorat
Pelayanan Haji dan Umrah;
d. Menyediakan petugas pembimbing ibadah dengan rasio 1 berbanding
lemaah dan petugas kesehatan dengan rasio 1 berbanding 100
jemaiiI*1,
e. Menyerahkan perlengkapan dan buku-buku bimbingan ibadah haji yang
telah diterima dari pemerintah kepada jemaah;
f. Memberikan bimbingan dan penyuluhan ibadah haji sesuai dengan
buku-buku penuntun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
g. Memenuhi segala kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah Arab
Saudi tentang peraturan kedatangan jemaah haji yang diurUs oleh Biro
Perjalanan Wisata;
h. Mengurus dokumen dan administrasi jemaah;
i. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah, .dengan tiket pergi pulang
yang sudah conform atau sudah mendapat jaminan dari pihak
penerbangan;
j. Mengembalikan biaya p enyelenggaraan i badah haji k husus bagi calon
jemaah yang batal sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Menyampaikan rencana penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada
Direktur Jenderal meliputi komponen biaya, akomodasi hotel,
transportasi, konsumsi, jadwal perjalanan, nama pembimbing ibadah
dan nama petugas kesehatan yang ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan dan diketahui asosiasi penyelenggara;
I. Menyelesaikan seluruh kewajiban dengan pihak lain di Arab Saudi
sebelum jemaah dipulangkan;
m. Menyerahkan uang jaminan sebesar USD.500 perjemaah atau garansi
bank;
n. Masa tinggal jemaah haji khusus di Arab Saudi tidak melebihi 25 hari;
o. Memberikan fasilitas akomodasi hotel dengan jarak dari pagar Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi tidak melebihi 300 meter;
p. Tidak menempatkan jemaah haji khusus di Aziziah/Syisa kecuali hanya
untuk transit selama 5 hari periode Arafah — Mina;
Apabila penyelenggara yang jemaahnya tidak mencapai jumlah jemaah
50 orang atau 1 bus harus menyerahkan jemaahnya kepada
penyelenggara lain dengan disertai berita acara diketahui oleh Ketua
Asosiasi yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p.
Direktur Pelayanan Haji dan Umrah;
r. Melaporkan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta kepada petugas
yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal dan
melapor kedatangan/kepulangan jemaahnya kepada petugas Daerah
kerja di Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina;
q.
8
IMP
s. Memberangkatkan seluruh jemaahnya ke Padang Arafah untuk wukuf
dan membadal hajikan bagi jemaah haji sakit yang tidak mungkin
disafari wukufkan;
t. Melakukan pengecekan bahwa seluruh jemaahnya telah melaksanakan
syarat dan rukun haji."
11. Mengubah ketentuan Pasal 64, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 64
Penyelenggara lbadah Haji Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi
berupa :
1. Peringatan pertama (teguran tertulis) jika melakukan salah satu atau seluruh
bentuk pelanggaran dibawah ini :
a. Tidak melapor kepada PPIH di Arab Saudi dan Bandara Soekarno-
Hatta;
b. Konsumsi tidak sesuai ketentuan (perasmanan);
c. Penempatan jemaah untuk transit di Aziziah melebihi lima hari;
2. Peringatan k edua ( pembekuan s elama 1 t ahun m usim haji) j ika melakukan
salah satu atau seluruh bentuk pelanggaran dibawah ini :
a. Tidak menyediakan petugas pembimbing ibadah;
b. Tidak menyediakan petugas kesehatan;
c. Jarak akomodasi dari Masjid melebihi 300 meter dari pagar Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi;
d. Masa tinggal melebihi 25 hari;
e. Kapasitas kamar tidak sesuai dengan program yang ditentukan.
3. Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus oleh Direktur
Jenderal jika melakukan salah satu atau seluruh bentuk pelanggaran dibawah
ini
a. Tidak memberangkatkan calon jemaah yang sudah terdaftar;
b. Menelantarkan jemaah di Arab Saudi;
c. Tidak menyediakan tiket kembali ke tanah air;
d. Memungut biaya di bawah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah;
e. Memalsukan dokumen calon jemaah haji;
f. Menggunakan paspor selain paspor haji;
g. Tidak mewukufkan jemaahnya;
h. Tidak membadal hajikan jemaah sakit yang tidak mungkin disafari
wukufkan;
i. Meninggalkan utang di Arab Saudi;
j. Tidak aktif dalam waktu 2 (dua) tahun sejak penerbitan Surat
Keputusan."
9
12. Mengubah ketentuan Pasal 73, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 73
(1) Biro Perjalanan Wisata dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah
setelah mendapat izin Direktur Jenderal.
(2) Pemilik/pengelola Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus beragama Islam.
(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Biro
Perjalanan Wisata mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan
a. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah yang masa berlakunya
tidak lebih dari empat bulan;
b. Copy izin usaha perusahaan yang dilegalisasi Dinas Pariwisata Provinsi
atau Pemerintah Daerah setempat;
c. Susunan Pengurus Penyelenggara;
d. Surat keterangan domisili;
e. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau garansi bank salah satu bank Pemerintah.
(4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun."
(5) Penetapan kembali dapat dilakukan dengan membuat permohonan izin
setelah dilakukan akreditasi dan telah memberangkatkan jemaah umrah
minimal 200 (dua ratus) orang selama 3 (tiga) tahun."
13. Mengubah ketentuan Pasal 74, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 74
(1) Organisasi/Lembaga Keagamaan Islam dapat menyelenggarakan perjalanan
ibadah umrah setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
organisasi/lembaga keagamaan Islam menyampaikan permohonan kepada
Direktur Jenderal, dengan melampirkan/memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah sesuai - domisili
penyelenggara;
b. Akte pendirian lembaga;
c. Susunan pengurus;
d. Surat keterangan domisili;
e. Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau garansi bank salah satu bank Pemerintah.
(
3
)
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
10
1.1111MINIP
(4) Penetapan kembali dapat dilakukan dengan membuat permohonan izin
setelah dilakukan akreditasi dan telah memberangkatkan jemaah umrah
minimal 200 (dua ratus) orang selama 3 (tiga) tahun."
14. Mengubah ketentuan Pasal 76, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut
"Pasal 76
(1) Pada waktu tiba di Arab Saudi peserta umrah rombongan atau yang diurus
oleh penyelenggara wajib melapor kepada Konsulat Jenderal RI Jeddah cq.
Kepala Bidang.
(2) Penyelenggara berkewajiban :
a. Membuat dan menandatangani perjanjian dengan calon peserta umrah
yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak rangkap 3 (tiga) dan
menyerahkan satu copy perjanjian itu kepada Direktorat Pelayanan Haji
dan Umrah;
b. Menyampaikan rencana perjalanan ibadah umrah kepada Direktorat
Pelayanan Haji dan Umrah dan tembusannya kepada Kantor W ilayah
sesuai domisili penyelenggara selambat-lambatnya 15 hari sebelum
waktu keberangkatan, meliputi
1) Jadwal pemberangkatan dan pemulangan;
2) Route perjalanan ibadah umrah;
3) Besar biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah setiap
paket;
4) Perusahaan penerbangan yang dipergunakan;
5) Akomodasi di Arab Saudi;
6) Setiap pemberangkatan berkewajiban melampirkan foto copy visa
dari kedutaan Arab Saudi sesuai dengan daftar nama peserta
(masing-masing rangkap dua; satu rangkap untuk Direktorat
Pelayanan Haji dan Umrah, dan satu rangkap untuk Konsulat
Jendral RI Jeddah c.q Bidang Urusan Haji).
c. Menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan;
d. Menyediakan petugas pendamping bagi jemaah yang mendapat
perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi;
e. Memberikan penyuluhan dan bimbingan ibadah;
f. Memberangkatkan dan memulangkan peserta umrah sesuai dengan
ketentuan perjalanan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati;
Menyelesaikan pengurusan visa umrah kepada Kedutaan Besar Arab
Saudi;
h. Menyampaikan laporan kedatangan dan rencana kepulangan kepada
Konsulat Jenderal RI Jeddah yang dilampiri nama dan nomor paspor
peserta, serta akomodasi selama di Arab Saudi;
i. Menyampaikan laporan akhir penyelenggara perjalanan ibadah umrah
kepada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah dengan tembusan kepada
Kantor Wilayah sesuai dengan domisili penyelenggara selambat-
Iambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepulargan peserta umrah ke
Indonesia.
g.
11
(3)
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa :
a. Peringatan pertama (teguran tertulis) dengan ketentuan :
1) Tidak melaporkan pelaksanaan umrah pada Departemen Agama;
2) Tidak melaporkan pelaksanaan umrah pada Bidang Urusan Haji
KJRI Jeddah;
3) Tidak menyediakan akomodasi sesuai kesepakatan.
b. Peringatan kedua (pembekuan selama 1 tahun musim haji) dengan
ketentuan :
1) Menelantarkan jemaah umrah;
2) Tidak menyediakan petugas pembimbing ibadah dan kesehatan.
c. Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh
Direktur Jenderal dengan ketentuan :
1) Tidak menyediakan tiket pulang;
2) Menelantarkan jemaah di Arab Saudi;
3) Tidak memberangkatkan calon jemaah yang sudah membayar
lunas."
15. Mengubah ketentuan pasal 80, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 80
(1) Susunan Organisasi PPIH di Arab Saudi terdiri dari pengarah, 'pimpinan,
pembantu pimpinan dan pelaksana.
(2) PPIH terdiri dari unsur pewakilan Republik Indonesia di Arab Saudi,
Departemen Agama dan Instansi terkait.
(3) PPIH di Arab Saudi dapat mengangkat pembantu PPIH Arab Saudi dari unsur
local staff, mukimin dan mahasiswa Indonesia di luar negeri."
16. Mengubah ketentuan pasal 81, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 81
(1) Jumlah PPIH Pusat dan di Arab Saudi serta pembantunya disesuaikan
dengan kebutuhan organisasi, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan
efektifitas;
(2) PPIH Pusat, Embarkasi dan di Arab Saudi dibentuk 30 (tiga puluh) hari
sebelum o perasional pemberangkatan dan berakhir s elambat-Iambatnya 1 5
(lima belas) hari setelah operasional pemulangan berakhir;
(3) Orientasi PPIH Embarkasi dan Pembantu PPIH Embarkasi dilaksanakan oleh
PPIH masing-masing;
(4) Pelatihan PPIH Arab Saudi yang ditugaskan dari Indonesia dilaksanakan oleh
Direktorat Pembinaan Haji;
(5) Pelatihan Pembantu PPIH di Arab Saudi dilaksanakan oleh PPIH Arab
Saudi."
12
17. Mengubah ketentuan Pasal 87, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 87
(1) Petugas operasional yang menyertai jemaah haji mempunyai tugas
melakukan pelayanan umum, pelayanan ibadah dan pelayanan kesehatan
terhadap calon jemaah/jemaah haji kelompok terbang saat di asrama haji
embarkasi, di perjalanan dan selama di Arab Saudi;
(2) Dalam melaksanakan tugas, petugas operasional yang menyertai jemaah haji
mempunyai fungsi pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah
haji kelompok terbang;
(3) Pelatihan Petugas Operasional yang menyertai jemaah haji dilaksanakan
oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Embarkasi;
(4) Tata cara dan materi pelatihan diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan
Haji."
18. Mengubah ketentuan Pasal 90, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 90
Persyaratan umum untuk dapat ditunjuk menjadi PPIH Pusat, Embarkasi, Arab
Saudi, d an p etugas o perasional yang m enyertai j emaah h aji d itetapkan sebagai
berikut :
1. Warga negara I ndonesia m uslim yang t aat beribadah, berakhlak mulia d an
setia kepada Pemerintah Republik Indonesia;
2. Berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular serta tidak. cacat fisik
dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Mempunyai keahlian/profesi yang ada kaitannya dengan tugas yang
diembannya;
4. Seleksi calon PPIH Arab Saudi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Haji;
5. Seleksi calon petugas operasional yang menyertai jemaah haji dilaksanakan
oleh Kantor Wilayah;
6. Seleksi calon petugas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Departemen
Kesehatan;
7. Seleksi calon pembantu PPIH Arab Saudi dilaksanakan oleh Bidang Urusan
Haji KJRI Jeddah;
8. Seleksi calon petugas PPIH embarkasi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;
9. Tata Cara dan materi seleksi petugas diatur lebih lanjut oleh Direktur
Pembinaan Haji."
13
19. Mengubah ketentuan Pasal 91, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 91
(1) Setelah berakhirnya kegiatan operasional haji, PPIH Embarkasi dan PPIH
Arab Saudi melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas.
(2) Hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bahan
masukan untuk evaluasi nasional penyelenggaraan ibadah haji.
(3) PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi dan PPIH Embarkasi melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Menteri Agama selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari
setelah operasional haji berakhir."
90. Mengubah ketentuan Pasal 95, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 95
PPIH Arab Saudi dan petugas operasional yang menyertai jemaah haji tidak
diperbolehkan berangkat sebagai petugas haji, bersama istri/suami/anak kandung
yang menunaikan ibadah haji pada tahun yang sama."
21. Mengubah ketentuan Pasal 96, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :
"Pasal 96
(1) PPIH dan petugas operasional yang menyertai jemaah haji yang terbukti
melanggar ketentuan dalam pasal 95 dikenakan sanksi sebagai berikut :
a. Terhadap petugas yang belum berangkat dicabut haknya sebagai
petugas, dibatalkan pemberangkatannya dan diwajibkan mengganti
seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah;
b. Terhadap petugas yang sudah berangkat dicabut haknya sebagai
petugas, dipulangkan ke tanah air dan diwajibkan mengganti seluruh
biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
(2) Pejabat yang memberikan sanksi adalah :
a. Direktur Jenderal atas nama Menteri bagi pelanggaran yang dilakukan
oleh anggota PPIH Arab Saudi;
b. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri bagi pelanggaran yang
dilakukan oleh petugas operasional yang menyertai jemaah (TPHI,
TPIHI dan TKHI)."
14
ATURAN PERALIHAN
Ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor D/377 Tahun
2cC2, sepaniang tidal( mengalami penibahan dalam Keputusan ini dinyatakan
tetap berlaku.
Keputusan Direktur Jeilderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan
Haji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 september 2003
DIRE R JENDERAL
BIMBIN AN SYARAKAT ISLAM
GGARAAN HAJI,
IQ KAMIL
29
Tembusan :
1. Minted Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM;
5. Dirjen P2MPL Departemen Kesehatan;
6. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
7. Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
8. Konsui.Jenderal RI di Jeddah;
9. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Bimas Islam
dan Penyelenggaraan Haji;
10.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kandepag Kabupaten /Kota Seluruh Indonesia.
ci2lpentbakm

sumber : http://haji.kemenag.go.id/

0 comments:

Poskan Komentar